Kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998. Foto: Istimewa.
Jurnas.com - Pemilih Pemilu 2024 dinilai perlu rajin menguliti rekam jejak para calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres). Rekam jejak capres-cawapres penting untuk diketahui agar memastikan calon pemimpin mendatang terbebas dari sejarah kelam masa lalu.
Hal ini dibahas dalam kegiatan bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998 yang ditulis Buya Aswar Furgdyama di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (16/12/2023).
Ketua pelaksana Ali Wafa mengatakan, kegiatan ini bertujuan menyuarakan sejarah kelam dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia kepada mahasiswa.
Beri Selamat Prabowo-Gibran di Sidang Bersama, Puan: Potret Pemilu 2024 Harus Jadi Autokritik
"Milenial dan GEN Z agar memeriksa reka jejak calon Presiden dan Wakil Presiden menuju Pemilu 2024. Kita konsis menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," jelas Ali.
Sementara itu, Dandik Aktivis 98 Surabaya mengungkapkan, pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.
"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.
Dandik menegaskan, jika para pelanggar HAM ini tidak diadili dengan pengadilan HAM, maka isu HAM ini akan menjadi komoditas politik belaka. Dan hal itu, yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.
Disamping itu, Dandik juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.
Sementara Hasnu Ibrahim Pegiat Pemilu dan Demokrasi menuturkan, kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional 10 Desember lalu.
Selain itu, jelas Hasnu, buku ini juga mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Hasnu.
Moh. Khoirul Umam Pengamat Politik juga menegaskan, Negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM).
"Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi," jelas Umam.
Umam juga melanjutkan, Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.
KEYWORD :Buku Hitam Prabowo Capres Cawapres Pemilu 2024 Hak Asasi Manusia
